Non Pendidikan Bisa Jadi Guru Baca

Kabinet Kepulauan Oleh; Suhana Baca

Batalkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir Baca

Sosialisasi UU No. 31/2004 Tentang Perikanan

Dalam bidang hukum dan perundangan, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah melakukan terobosan di bidang hukum dan perundangan yaitu dengan disahkannya UU No. 31/2004 tentang Perikanan oleh mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri pada tanggal 6 Oktober 2004 lalu. UU No. 31/2004 merupakan penyempurnaan dari UU No.9/1985 tentang Perikanan yang dipandang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi. Selengkapnya ...

Hindari, Pengerdilan Negara Kepulauan Bertopeng Efisiensi !
Oleh: M. Zulficar Mochtar*

Awal tahun 2007 diwarnai 'kegelisahan' berbagai pihak yang peduli dengan masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan. Betapa tidak, draft Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara (RUU KN) pasal 13 ayat 2 yang sementara ini beredar mengindikasikan penggabungan kelautan, kehutanan dan pertanian dalam satu kementerian. Ketua Pansus RUU KN, Agun Gunanjar (Gatra.com, 30/11/2006) menggambarkan bahwa RUU tersebut segera dibahas Januari dan diperkirakan rampung pada Februari atau awal Maret 2007..   Selengkapnya ...
 

SK. MenDKP No. KEP.10/MEN/2002

UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah berpotensi melahirkan konflik wilayah antara berbagai daerah dan sektor pembangunan.  Hal yang sama dapat pula terjadi pada wilayah pesisir, sehingga keberadaan suatu pola pengelolaan wilayah pesisir secara terintegrasi sangat dibutuhkan.  Hal tersebut sangat dipahami oleh pemerintah sehingga dikeluarkan Surat Keputusan Menteri DKP No. KEP.10/MEN/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.  Lampiran Surat Keputusan tersebut dapat didownload disini

Scombroid fish poisoning

Scombroid fish poisoning atau disebut pula histamine poisoning dikenal sebagai keracunan yang dikarenakan oleh mengkonsumsi ikan berdaging gelap yakni jenis ikan yang termasuk ke dalam famili Scombroidae and Scomberosocidae. Selengkapnya baca

Kini Telah Dibuat Nilai Tukar Nasional Nelayan.  Selama ini melihat kondisi ekonomi nelayan hanya dari pendapatan yang diperoleh. Dalam tahun 2008, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menghitung Nilai Tukar Nelayan (NTN) Selengkapnya

DKP dorong rumput laut sebagai sumber pangan dan energi.  Selanjutnya Baca

Pengelabuan Nomenklatur Pukat Ikan.  Selanjutnya Baca

Tergerusnya Kultur Kebaharian.  Selanjutnya  Baca

Indonesia Lebih Aktif Turut Mengelola Perikanan  Tuna Di Samudera Hindia  Selanjutnya  Baca

Perbanyakan Induk Yy Dan Uji Performance Benih Gmt (Genetic Male Tilapia).  Oleh: T. Yuniarti, S. Hanif, Suroso, T.Prayoga, D.I Handayani, D. Junaedi.  Selengkapnya

Uji Toleransi Berbagai Strain Ikan Mas Terhadap Khv:E. Mudjiutami, Ciptoroso, Z. Zainun.  Selengkapnya

Pembudidayaan Kerang Mutiara Air Tawar (Margaritifera Sp) Di Kolam Terkontrol.  Oleh: B. Rachman, T. Yuniarti, Rojali, A. Dimyati.  Selengkapnya

Indonesia Serius Hadapi Sertifikasi Hasil Tangkap  Ikan Selengkapnya

Hari Nusantara bagi Kemajuan dan Kemakmuran Bangsa.  Selengkapnya